Just another WordPress.com weblog

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melakukan keputusan politis penting dengan memilih Boediono sebagai calon wakil presiden untuk mendampinginya pada pemilihan presiden pada Juli mendatang. Kenapa SBY memilih pemimpin otoritas moneter itu?

Pada masa pemerintahan SBY, jumlah utang Indonesia setiap tahun semakin menumpuk. Pada 2009, jumlah utang Indonesia sudah mencapai Rp 920 triliun. Dana pinjaman itu berasal dari Bank Dunia serta negara-negara donor dan negara multilateral lainnya. Dana pinjaman dari negara-negara donor tentu tidak serta-merta diberikan. Negara-negara donor selalu memperhatikan bagaimana kebijakan SBY ke depan dan melalui siapa dana itu diberikan. Tentu ini membutuhkan orang-orang kepercayaan pasar. Sebab, kebijakan mereka memberi nilai tawar tersendiri bagi negara-negara donor.

Profesor Boediono adalah pilihan terbaik SBY, jika ingin mendapat antusiasme pasar. Boediono sosok yang sudah dikenal di kalangan pelaku pasar dan bisa dipercaya lembaga-lembaga ekonomi global. Boediono adalah ekonom tamatan Amerika Serikat dan dikenal penganut tata ekonomi fundamentalisme pasar. Fundamentalisme pasar adalah orang-orang yang sangat optimistis terhadap pasar. Fundamentalisme pasar merupakan mazhab ekonomi yang muncul untuk merespons paradigma ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian memberi porsi besar bagi pemerintah mengintervensi pasar melalui instrumen fiskal dan moneter. Pelopor ekonomi fundamentalisme pasar adalah Milton Friedman, yang mengambil alih konsep ekonomi neoklasik tentang “pasar bebas” Adam Smith. Sampai saat ini, pengikut Friedman bertebaran di seluruh pelosok dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Sejak zaman Orde Baru sampai setelah Reformasi, ekonom fundamentalisme pasar kerap menduduki pos-pos penting. Contohnya Boediono, yang memancing kontroversi hari-hari ini. Pada masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, iklim mikro di Indonesia tidak tumbuh karena terjadi kesenjangan antara sektor makro dan mikro. Selama memimpin Bank Indonesia, Boediono telah mengambil langkah sangat ekstrem dalam merespons krisis. Kebijakan-kebijakan yang ekstrem itu seperti rezim devisa bebas dan membiarkan suku bunga dideterminasi kekuatan pasar. Pola-pola ini persis yang dikehendaki fundamentalisme pasar. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan model yang sangat destruktif dan mekanik. Mekanik berarti seolah-olah pasar bergerak laksana pendulum yang melaju tanpa kendali dan tanpa pelaku (agency).

Tolok ukur kesejahteraan menurut tata ekonomi fundamentalisme pasar adalah investasi asing (FDI) dan dana pinjaman. Sebelum memberi pinjaman, lembaga-lembaga peminjam biasanya memonitor kebijakan makroekonomi sebuah negara. Kebijakan makroekonomi tersebut tentu harus ramah terhadap investor asing (friendly investor)–yang berarti menjalankan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi.

Liberalisasi adalah minimalisasi peran negara dalam pasar. Negara-negara, seperti Indonesia, wajib membuka pasar finansial dan pasar modal serta membiarkan kompetisi pasar berkembang. Semua beban dalam bentuk kebijakan fiskal, pajak, tarif, subsidi, dan tenaga kerja ditiadakan. Sementara itu, privatisasi adalah pengalihan perusahaan-perusahaan milik negara ke sektor swasta. Privatisasi merupakan pengalihan tanggung jawab dari publik ke privat. Segala bentuk jaminan bagi para pengangguran, dana pensiun, dan jaring pengaman sosial bagi yang miskin ditiadakan. Secara ringkas, tiga agenda ini merupakan minimalisasi peran negara dari urusan ekonomi rakyat.

Tiga agenda di atas merupakan pilar utama Washington Consensus. Konsensus yang terjadi pada 1990 ini melibatkan lembaga-lembaga ekonomi global dan US Treasury. Liberalisasi dan privatisasi merupakan pintu masuk bagi investasi asing ke Indonesia. Namun, perlu diingat, lembaga-lembaga ekonomi global tidak sendirian mendesakkan agenda ini ke Indonesia. Kebijakan ini merupakan perpanjangan tangan dari komunitas bisnis dan finansial dari negara-negara maju.

Penetrasi asing di Indonesia tentu membahayakan nasib bangsa ke depan. Pertama, terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah informasi yang tidak sejajar diterima pelaku pasar. Asimetri informasi tentu tidak akan terjadi jika tanpa adanya asimetri kekuasaan. Karena asimetri informasi inilah Indonesia kerap didikte negara-negara donor dan lembaga-lembaga ekonomi global. Segala keputusan yang menyangkut kebijakan negara perlu disesuaikan dengan kepentingan asing. Akibatnya, kedaulatan negara dan otonomi negara untuk menciptakan kebijakan pembangunan alternatif hilang. Undang-undang parlemen pun harus disesuaikan dengan persyaratan yang disodorkan negara-negara donor.

Dengan demikian, liberalisasi justru merusak tatanan negara demokrasi. Demokrasi memang berjalan, namun demokrasi yang mengabdi pada kepentingan pebisnis. Kepentingan pebisnis ini sering menyandera aparat pemerintah, membeli supervisi dan hukum legal lainnya. Tidak mengherankan jika berkali-kali di Indonesia muncul konflik kepentingan, karena sektor privat melakukan praktek penyuapan terhadap aparat pemerintah. Akibat aktivitas pemburu rente tersebut, praktek korupsi meluas.

Kedua, subordinasi usaha berskala mikro. Liberalisasi membuka pintu bagi pembangunan top down. Model ini menggerogoti lembaga-lembaga intermediasi, seperti perbankan. Orientasi perbankan selalu berpihak pada korporasi-korporasi berskala raksasa. Sebagaimana kita saksikan bank-bank nasional kita lebih suka memberi kredit kepada 331 perusahaan raksasa daripada menyalurkan kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang mencapai 44 juta.

Risiko copy-paste model Barat menggerus dan memarginalisasi pengusaha lokal dan petani miskin. Rakyat dan pebisnis lokal tidak diberi ruang gerak mengakses dan mengenal pasar. Sistem ekonomi liberal dan terlalu terbuka terhadap persaingan asing justru mempersulit petani dan pengusaha lokal mengakses ke sumber dana. Akibat pertumbuhan ekspor mandek, budaya saving melemah dan income terus merosot. Dalam kondisi masyarakat yang miskin akan terjadi problem serius, konflik sosial akan meluas, inflasi dan pengangguran meningkat. Kondisi sosial-politik yang tidak kondusif justru membahayakan proses investasi ke depan. Pertanyaan yang perlu kita sodorkan adalah sudah tepatkah pilihan SBY terhadap Boediono?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s